Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, yang akrab dipanggil Sis mengungkapkan bahwa warga di Desa Semuntik yang terletak di perbatasan RI-Malaysia saat ini mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih. Krisis air bersih ini tentu saja membuat warga menderita.
Setelah melakukan kunjungan kerja di Desa Semuntik Kecamatan Badau Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada hari Minggu, Bupati Sis mengungkapkan pihaknya menerima pengaduan dari warga Desa Semuntik yang selama ini kekurangan air bersih.
Menurut Bupati Sis, air bersih itu adalah kebutuhan pokok bagi warga, yang perlu mendapat perhatian serius. Sehingga untuk ke depannya, melalui instansi teknis terkait akan dicarikan solusi atau jalan keluar supaya warga tidak lagi mengeluh lantaran sulitnya memperoleh air bersih.
Untuk permasalahan krisis air bersih itu, pihak Pemkab Kapuas Hulu akan mencarikan jalan keluarnya. Apakah nanti melalui pembangunan sumber air yang baru atau mungkin juga dengan membuat sumur bor, nanti dinas terkait yang akan memutuskan bagaimana baiknya.
Dikatakan oleh Bupati Sis, seperti yang juga sudah disampaikan kepada warga Desa Semuntik bahwa air sungai yang ada sekarang ini tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga harus ada solusi untuk mengatasinya.
Bukan hanya permasalahan krisis air bersih saja, Bupati Sis juga memperingatkan supaya warga senantiasa menjalankan pola hidup yang sehat, yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat.
Bupati Sis juga mengatakan, walaupun pandemi COVID-19 telah berangsur membaik dengan adanya masa transisi saat ini, sebaiknya masyarakat jangan terlena, tetap waspada menjaga kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah termasuk dalam hal vaksinasi.
Strategi pembangunan selama ini sepertinya mengabaikan wilayah perbatasan. Hal ini harus diubah dengan cara pihak Pemerintah Kabupaten harus aktif melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah perbatasan.
Baca Juga: Sanitasi Buruk, Warga Jakarta Kesulitan Air
Selanjutnya, Pemkab juga harus melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi. Jika dirasa perlu, Pemprov juga dapat membawa persoalan di daerah perbatasan kepada Pemerintah Pusat.
Bagaimana pun juga pembangunan fasilitas air bersih dalam skala besar menjadi wewenang dari Kementerian PUPR.
