AIRKAMI.ID, Menurut data dari Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 80 persen air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta tidak memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
Dari hasil studi penelitian tersebut, Jakarta Utara adalah wilayah paling parah dimana CAT air tanahnya mengandung unsur Fe (besi) dengan kadar yang tinggi serta kandungan Na (Natrium), Cl (Klorida), TDS (Total Dissolved Solid) dan DHL (Daya Hantar Listrik) yang tinggi akibat intrusi air laut.
Selain krisis air bersih, Jakarta juga menghadapi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang terjadi rata-rata 0-18,2 cm per tahun.
Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin. Dia mengatakan, paling tidak ada sembilan titik wilayah krisis air bersih di Jakarta. Sebaran sembilan titik itu berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Beberapa wilayah di Jakarta Barat yang terindikasi mengalami krisis air bersih menurut PAM Jaya yaitu Duri Kosambi, Semanan, Kalideres, dan Taman Sari, juga Tambora.
Saat ditanya mengenai penanganan krisis air di Ibukota, Arief mengungkapkan jika PAM Jaya dan Pemerintah Kota masih meracik kebijakan yang paling tepat demi menanggulangi krisis air tersebut.
Melihat cakupan layanan yang masih 65 persen, dengan wilayah Barat dan Utara Jakarta merupakan daerah merah atau paling tinggi belum terjangkau layanan air bersih, maka pipanisasi menuju cakupan layanan 100 persen harus dilakukan oleh PAM Jaya.
Dengan cakupan layanan 100 persen, diharapkan warga Jakarta dapat berhenti mengonsumsi air tanah yang terbukti tidak memenuhi standar kualitas dari Kementerian Kesehatan.
Selain itu melalui pipanisasi juga bisa meningkatkan akses air bersih bagi warga Jakarta, sekaligus secara perlahan dapat menghentikan penggunaan air tanah.
 Jakarta tidak memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 492){kind=link}