Beberapa permasalahan yang dihadapi PAM Jaya, mulai dari kebocoran air pipa, kualitas air yang jelek, ketersediaan air bersih yang minim, banyaknya keluhan pelanggan, misalnya suplai air tiba-tiba berhenti tanpa ada pemberitahuan.
Terkait urusan masalah air bersih ini menyangkut banyak hal dan berbagai pihak. Namun, pemerintah daerah seharusnya berkewajiban mengatasi masalah air bersih karena menyangkut dengan pelayanan dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang‑Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kewajiban tersebut berbanding linier dengan pelayanan air bersih yang berkualitas dan keharusan memberikan kepuasan bagi setiap masyarakat dalam mengakses pelayanan air bersih.
PAM JAYA sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah semestinya melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
Perusahaan ini juga berkewajiban melayani masyarakat yang berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi. Oleh sebab itu, PAM JAYA harus terus melakukan upaya percepatan pelayanan untuk meningkatkan akses air bersih ke seluruh masyarakat DKI Jakarta.
Baca Juga : Potensi Air Laut Sebagai Sumber Air Bersih
Upaya-upaya yang sudah dilakukan PAM JAYA dalam percepatan pelayanan dan akses air bersih bagi masyarakat Jakarta adalah membangun proyek jaringan pipa SPAM Hutan Kota yang melayani kurang lebih 30.000 KK di wilayah Kamal Muara, Kamal, Pegadungan, Tegal Alur, Muara Angke dan Muara Baru. Pam juga mengadakan pelayanan air bersih bagi masyarakat yang berada di Kepulauan Seribu.
