Akses air bersih baru dapat dinikmati oleh 72 persen penduduk di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Artinya ada 28 persen atau sekitar 77 juta dari 275 juta penduduk Indonesia yang belum memperoleh akses air bersih.
Terkait masalah belum meratanya akses air bersih, ada beberapa kondisi kurang menguntungkan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat.
Mantan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, selain lokasi yang jauh dari permukiman, sumber air terutama di luar Pulau Jawa sebagian besar kondisinya kotor.
Untuk daerah di luar Jawa, air yang dari sumber air harus diolah terlebih dahulu. Sementara itu, apabila ingin mengolahnya lewat pembangunan instalasi air bersih memerlukan banyak biaya. Hal yang membuat mengenaskan adalah, masih banyak daerah dengan APBD terbatas yang berujung tidak mampu membiayai pembangunan akses air bersih.
Permasalahan seputar minim akses air bersih bukan hanya dialami oleh wilayah perkotaan di Jawa saja, namun juga di pedesaan luar Jawa yang biasanya mempunyai banyak mata air. Menurut Danis, hal ini terjadi lantaran lokasi sumber air tersebut umumnya jauh dari permukiman warga.
Letak yang jauh dan tidak adanya instalasi penyalur sumber air ke permukiman menyebabkan warga kesulitan memperoleh air bersih.
Warga biasanya harus memakai kendaraan atau berjalan kaki untuk mengambil air bersih. Di luar Jawa, jarak antara lokasi sumber air dengan permukiman bahkan bisa mencapai puluhan kilometer.
Menyikapi hal ini, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mempunyai sejumlah program. Untuk Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur, pemerintah akan membangun lebih banyak waduk dan embung untuk menampung air.
Baca Juga : Jangan Anggap Sepele! Ini Bahaya Konsumsi Air Tercemar
Untuk Pulau Jawa, Dirjen Cipta Karya akan membangun instalasi dari sumber air baru yang belum dimanfaatkan sebelumnya, seperti waduk. Ada baiknya dalam pengerjaan proyek ini dapat melibatkan PDAM setempat, agar pembangunan jaringan pipa air berjalan lancar dan warga bisa menikmati air bersih.
Patut ditunggu realisasi dari program yang telah direncanakan tersebut, mengingat pemenuhan hak atas air bagi warga adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.
