Krisis air bersih sering dikeluhkan warga Bandung, permasalahan yang timbul dari minimnya pasokan air bersih menjadi keluhan berulang yang sering diterima oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat.
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang berwenang mengawasi pelayanan publik, baik diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan, termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara.
Beberapa keluhan mengenai layanan air PDAM misalnya air yang berhenti mengalir, volumenya kecil, hingga hanya mengalir di waktu tertentu saja. Pengaduan oleh masyarakat Bandung tersebut terus berulang.
Bukan hanya itu, persoalan pasokan air bersih menjadi rutinitas merepotkan bagi yang belum bisa mengakses layanan air dari PDAM. Mereka harus membeli air ke tetangga, atau ke tempat penyedia air bersih untuk mencuci, memasak, mandi dan kegiatan lain.
Nani Eutik, 56 tahun, warga RT 07 RW 05 Jamika Kota Bandung, memenuhi kebutuhan air bersih dengan membeli air dari penjual di RT10.
Setiap hari, Eutik harus memperoleh air setara 5 jerigen yang berukuran 20 liter. Setiap pagi pukul 6.30 WIB, dia harus berangkat ke tempat penjual air untuk membeli air.
Eutik harus mengeluarkan uang Rp4 ribu untuk memperoleh 5 jerigen air. Dia harus membawa sendiri 5 jerigen air tersebut dengan menggunakan roda gerobak dorong milik penjual air, yang tentu saja harus dikembalikannya lagi secepatnya.
Melihat kondisi ini, terdapat dua hal yang harus dilakukan oleh PDAM Bandung, pertama adalah meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi pelanggan yang selama ini sering melaporkan keluhannya ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat.
Kedua tentu saja PDAM Bandung harus melakukan pipanisasi untuk meningkatkan cakupan layanannya, agar warga Bandung seperti Eutik bisa menikmati akses air bersih tanpa harus membeli dengan harga yang mahal.
