Sudah menjadi rahasia umum apabila akses air bersih di Jakarta masih timpang. Ada ketidakadilan dimana kaum miskin kota mengeluarkan biaya jauh lebih mahal dibandingkan warga kelas menengah.
Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur-nya, Anies Baswedan pun mengakui. Menurut Gubernur, masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan air bersih.
“Kita tahu ada ketimpangan yang besar. Masih ada saudara kita yang ekonominya lemah justru harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan hak dasarnya air,” ucap Gubernur.
Gubernur menjelaskan, warga umumnya membeli air bersih dari penjual gerobak dengan harga tinggi. Biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan air bersih bisa mencapai Rp 600.000 per bulan.
“Ketika membeli air penjual gerobak, mereka membayar Rp 70.000 per meter kubik. Kira-kira satu bulan itu mereka keluarkan Rp 600.000 untuk konsumsi air bersih,” ujar Gubernur.
Di sisi lain, warga dari kalangan menengah ke atas justru bisa memperoleh air bersih dengan mudah dan harganya lebih murah.
Ketimpangan itu terjadi karena distribusi air bersih yang tidak merata di Ibu Kota. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemprov DKI telah berupaya untuk membuat kios air bersih di daerah yang belum terjangkau air pipa.
Baca Juga : 2030 Realisasi Akses Air Bersih Jakarta 100%, Mungkinkah?
Selama cakupan layanan belum 100% ketimpangan akan terus terjadi. Penduduk yang tinggal di daerah yang belum terjangkau pipanisasi akan terus membeli air pikulan dengan harga tinggi, karena tidak ada pilihan.
