40 Persen Warga Jakarta Tak Bisa Akses Air Bersih
Jaya Priyatno Bambang Hernowo selaku Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) menyatakan masih 40 persen warga DKI Jakarta tak dapat menikmati layanan air bersih.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Air Dunia atau World Water Day, di Kantor Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta utara.
“Harapannya pada 2030 nanti 100 persen kebutuhan air bersih di Jakarta terpenuhi, meski faktanya saat ini masih ada 40 persen warga Jakarta belum menikmatinya,” papar Priyatno.
Namun, Priyatno tak menjelaskan detail daerah mana saja di Jakarta yang belum menikmati air bersih.
Baca Juga : Masalah Jakarta Kekurangan Air Bersih Tidak Ada Habisnya
Hanya saja, menurut dia paling banyak di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Dalam tahap menuju 100 persen kebutuhan air tersebut menurut Priyatno PAM Jaya menargetkan pada 2023 pemenuhan kebutuhan air bersih mencapai 80 persen.
“Caranya adalah melakukan percepatan pasokan kita tahu saat ini Jakarta mendapatkan pasokan air 20.200 liter per detik.
Lalu melakukan penurunan tingkat kehilangan air yang mencapai 43 persen, mengekspansi jaringan, serta mengedukasi masyarakat untuk memilih menggunakan air dari PAM,” papar Priyatno.
Priyatno juga berharap masyarakat perlu beralih dari penggunaan air tanah karena selain kurang bersih, dapat mempengaruhi penurunan permukaan tanah di Jakarta.
“Ada yang sudah mendapat jaringan air PAM tapi memilih pakai air tanah dari rumahnya sendiri.
Padahal kita tahu bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan juga mempengaruhi penurunan permukaan tanah mencapai 2 sampai 13 sentimeter per tahun,” katanya.
Diketahui sebelumnya, dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan salah satu prioritas pembangunan di Jakarta Utara adalah akses air bersih.
“Maka pemerintah harus menyediakan air bersih untuk masyarakat,” tegasnya.
Musrenbang ini merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat.
Serta menyesuaikan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyied Baswedan yang prioritaskan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
