Krisis air bersih yang disebabkan perubahan iklim mempunyai dampak cukup besar, termasuk potensi kerugian secara ekonomi bagi Indonesia. Menurut perhitungan Bappenas, kerugian itu dapat mencapai Rp 544 Triliun.
Melihat situasi seperti ini, Pemerintah Indonesia harus serius mencermati perubahan iklim yang gejalanya sudah terlihat dari sekarang, untuk selanjutnya menyiapkan kebijakan strategis untuk menyiasatinya.
Krisis air bersih terjadi akibat tingginya kebutuhan sumber air bersih, terutama di kawasan perkotaan dan padat penduduk. Sementara itu, perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan pencemaran air yang mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat untuk air minum dan sanitasi.
Kemungkinan krisis air bersih harus diantisipasi dengan manajemen pengelolaan air bersih yang komprehensif.
Staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, menyatakan terdapat beberapa persoalan sumber daya air di Indonesia.
Persoalan tersebut seperti masih terdapat kendala akses air bersih, belum meratanya pengelolaan terpadu limbah domestik, kekeringan atau melimpahnya air (banjir), genangan banjir, ancaman rob, dan lainnya.
Dalam rangka menyiasati kelangkaan air yang makin nyata, kunci dari semuanya adalah pengelolaan air secara bijak.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Di Depan Mata! Apa yang Perlu Dilakukan?
Salah satu kebijakan yang bisa diterapkan yakni dengan memaksimalkan pengembangan teknologi baru untuk mengelola air permukaan, seperti waduk dan danau sebagai sumber air bersih. Nantinya, bisa dibangun infrastruktur SPAM dan air bersih yang dihasilkan dari sistem tersebut bisa dialirkan melalui jaringan pipa agar sampai ke rumah warga.
Pemerintah di setiap level beserta PDAM setempat sudah saatnya memprioritaskan pembangunan akses air bersih melalui jaringan pipa bagi masyarakat. Dengan adanya akses air bersih yang berkelanjutan, maka dampak krisis air bersih tidak perlu dikhawatirkan, termasuk potensi kerugian besar secara ekonomi dapat dicegah.
