Hasil negosiasi antara Indonesia dengan World Bank telah disepakati bersama pemerintah terkait penerapan suatu program dalam upaya wujudkan air bersih untuk mengatasi keterbatasan air minum dan sanitasi layak di Indonesia, yakni melalui Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
“Berbasis Masyarakat” dalam program Pamsimas, memberikan maksud bahwa masyarakat ditempatkan sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan, baik pada proses perencanaan maupun dalam pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
Program ini tujuan awalnya yakni dibuat dengan melibatkan peran masyarakat agar berjalan dengan baik.
Selain itu, diharapkan juga dapat menciptakan kebijakan yang berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum dan akses sanitasi yang baik.
Pelaksanaan Pamsimas terdiri dari sembilan prinsip yaitu tanggap kebutuhan, partisipatif, kesetaraan gender, keberpihakan pada masyarakat miskin, dan akses bagi seluruh masyarakat.
Kemudian, keberlanjutan, perlindungan pada anak, berbasis nilai, serta transparansi dan akuntabilitas.
Ada tiga pendekatan dalam menjalankan program Pamsimas. Pertama, kolaborasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) berbasis Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Artinya, Pamsimas merupakan program bersama antara 5 kementerian masing-masing Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Berikutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Baca Juga : Teknologi Penjernih Ini Menghasilkan Air Bersih Berkualitas
Kedua, ada peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan dalam pemilihan desa serta kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi yang bekerja di wilayah kabupaten.
