Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas. Masih banyak rumah tangga di Indonesia yang belum mendapat akses air minum yang memadai.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum menjadi salah satu program prioritas selain program sanitasi.
Pemenuhan air minum dan sanitasi penting sebagai sarana untuk mengatasi stunting atau gangguan pertumbuhan pada balita karena kekurangan air bersih dan sanitasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, proporsi rumah tangga terhadap akses air minum secara nasional rata-rata pada 2022 masih di bawah 50 persen, yakni 44,94 persen.
Artinya, masih ada rata-rata 55,06 persen rumah tangga di Indonesia belum memperoleh akses air minum secara optimal.
Namun demikian, capaian proporsi rumah tangga terhadap akses air minum pada 2022 meningkat jika melihat dua tahun sebelumnya, yakni 43,81 persen pada 2021 dan 42,31 persen pada 2020.
Jika dirinci, Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan proporsi rumah tangga terhadap akses air minum terendah, dengan hanya 16,52 persen.
Yang sedikit mengagetkan, DKI Jakarta juga masuk ke dalam 10 provinsi dengan proporsi rumah tangga terhadap akses air minum terendah.
Menurut data dari BPS, akses terhadap pada layanan air minum merujuk pada air minum yang berasal dari sumber yang baik, yaitu tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pergi-pulang (PP) termasuk waktu antrian.
Sumber air yang dimaksud adalah air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM), mata air, sumur bor, dan sumur galian yang terlindung.
Melihat data seperti ini, program pipanisasi oleh PDAM di seluruh Indonesia harus menjadi prioritas dalam pembangunan sektor air bersih, mengingat sumber air lain yang berasal dari air tanah sudah banyak tercemar.
Dengan pipanisasi, akses rumah tangga terhadap air minum yang memadai sudah tentu dapat ditingkatkan dari angka saat ini yang belum mencapai 50 persen.
