AIRKAMI.ID, Air bersih masih menjadi barang mahal bagi sejumlah warga Jakarta, terutama bagi yang belum menikmati jaringan akses air bersih perpipaan. Seperti banjir, saat ini masalah air bersih menjadi masalah klasik yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengungkapkan bahwa jajarannya sering menerima keluhan warga soal ketersediaan air bersih.
Ida meyakini keluhan yang sama juga datang dari penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) PIK Pulogadung. Kawasan ini belum mempunyai fasilitas jaringan PAM Jaya yang memadai saat kunjungan Komisi D bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
Masalah air bersih memang sudah menjadi keluhan lama dari tahun ke tahun, dan setiap Rapat Badan Anggaran itu, pihak DPRD DKI Jakarta selalu menyampaikan agar jaringan air bersih PAM Jaya harus bisa memenuhi kebutuhan warga.
Apalagi menurut Ida, Pemprov DKI Jakarta sudah mempunyai aturan khusus mengenai pembatasan penggunaan air tanah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang saat ini masih berlaku.
Melalui peraturan tersebut Pemprov DKI Jakarta harus mampu dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi penghuni rusun tanpa menggunakan air tanah.
Ida juga berharap Gubernur Jakarta segera mendorong dan menegur PAM Jaya untuk menyediakan fasilitas jaringan air bersih perpipaan, agar penghuni rusun tidak menggunakan air tanah.
Jika masalah tersebut tidak mampu dipecahkan oleh PAM Jaya sebagai operator penyedia kebutuhan layanan air bersih, Komisi D tak segan untuk tidak memberikan kembali Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada salah satu BUMD tersebut.
Berat memang, namun PAM Jaya dengan dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya perlahan berusaha memperbaiki kualitas layanan sekaligus bekerja keras mewujudkan cakupan 100 persen melalui pipanisasi agar keluhan klasik tentang air bersih di Ibu Kota dapat segera diatasi.
