Warga Jakarta Bakal Dilarang Pakai Air Tanah, Ini Penjelasannya

Penggunaan Air Tanah Harus Dihentikan
Penggunaan Air Tanah Harus Dihentikan

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah, Jakarta secara resmi melakukan pembatasan pemakaian air tanah terhitung mulai Agustus 2023.

Langkah ini terbilang tepat. Perlahan namun pasti, kebijakan ini sembari menunggu kesiapan PAM Jaya untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan air bersih bagi Ibu Kota. 

Sejauh ini, pemakaian air tanah di Jakarta sudah melebihi batas wajar. Hasil pengamatan beberapa tahun terakhir tentang fenomena terjadinya penurunan tanah atau land subsidence seolah mengkonfirmasi bahwa Jakarta harus berhenti menggunakan air tanah.

Namun demikian, untuk tahap awal tidak semua warga DKI Jakarta akan dilarang menggunakan air tanah. 

Menurut Pergub tersebut, zona bebas air tanah adalah zona tanpa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan layanan air bersih perpipaan.

Berikut rincian kawasan sembilan zona bebas pengambilan air tanah di Jakarta: 

  1. Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur
    2. Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
    3. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan
    4. Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Pusat
    5. Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
    6. Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat
    7. Kawasan Asia Afrika, Jakarta Pusat
    8. Kawasan Menteng, Jakarta Pusat
    9. Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Selain itu, Menurut Pergub tersebut ada beberapa kriteria dan sasaran zona bebas air tanah. Kriteria bangunan gedung yang tidak boleh memanfaatkan air tanah di Zona Bebas Air Tanah adalah luas lantai di atas 5.000 meter persegi atau jumlah lantai mencapai delapan atau lebih.

Baca Juga: Desalinasi, Solusi Mengatasi Krisis Air Bersih

Sesudah adanya larangan ini, pihak pemilik atau pengelola gedung wajib memasang alat pencatat pengambilan atau pemakaian air otomatis tambahan dan peralatan pendukung pada saluran air masuk (inlet) dari masing-masing sumber.

Pihak pengelola juga wajib memasang pencatat air otomatis tambahan pada saluran air keluar (outlet). Kemudian, pengelola juga wajib memanfaatkan sumber alternatif pengganti air tanah.

Hal yang perlu dicatat adalah implementasi dari peraturan ini. Mengingat, nantinya ditakutkan masih banyak gedung yang akan menggunakan air tanah secara liar.